TNT – ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan bahwa pengelolaan cadangan gas besar yang ditemukan di Blok Andaman harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh dan tidak seluruhnya dialirkan ke Pulau Jawa. Pemerintah Aceh, kata dia, menginginkan adanya pembangunan industri hilirisasi di daerah agar sumber daya alam tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pernyataan itu disampaikan Mualem di Banda Aceh, Senin (1/6/2026), sebagai bentuk sikap Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan pemanfaatan hasil sumber daya alam yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Menurut Mualem, pengalaman masa lalu dalam pengelolaan gas Arun menjadi pelajaran penting agar Aceh tidak kembali berada di posisi yang hanya menyaksikan pemanfaatan kekayaan alam tanpa memperoleh manfaat maksimal.
“Jadi ini yang perlu kita kembangkan, saya dengan wali (Wali Nanggroe) tidak sanggup,” kata Mualem.
Ia menilai seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk tokoh dan putra-putri Aceh yang kini berada di pemerintahan pusat, perlu ikut mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah terkait pengembangan potensi gas di Andaman.
“Dengan ada kawan-kawan kita di Jakarta kalau mau disampaikan ya silahkan. Supaya jangan begitu. Kita sudah tau dulu macam mana Arun di masa Soeharto kita jadi penonton terbaik,” ujarnya.
Mualem menekankan pentingnya pembangunan fasilitas industri pengolahan gas di Aceh agar sebagian hasil produksi dari Blok Andaman dapat diproses di daerah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
“Bagaimana mereka tinggalkan gas Aceh supaya tidak dibawa semua, jadi ada pabrik-pabrik yang perlu kita bangun di Arun atau di mana supaya anak-anak kita dapat kerja,” lanjutnya.
Sejalan dengan sikap tersebut, Pemerintah Aceh sebelumnya juga telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo pada Wilayah Kerja South Andaman. Permintaan tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Aceh Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026.
Penundaan itu diajukan lantaran Pemerintah Aceh menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan operator blok, Mubadala Energy, khususnya terkait skema pengembangan lapangan gas yang dinilai harus memberikan manfaat lebih besar kepada Aceh.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dengan memanfaatkan infrastruktur eksisting bekas PT Arun NGL sebagai Onshore Receiving Facility (ORF). Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat penerimaan, pengolahan, serta hilirisasi gas dari South Andaman sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Dengan besarnya potensi cadangan gas yang disebut-sebut sebagai salah satu temuan terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir, Pemerintah Aceh berharap pengembangan Blok Andaman tidak semata berorientasi pada ekspor maupun pemenuhan kebutuhan nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak industrialisasi daerah, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di Aceh. []
