TNT | ACEH – Perkumpulan Rakyat Inisiatif Daerah untuk Empowerment (PRIDE Aceh) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menggaji petani secara harian dalam proses perbaikan sawah terdampak banjir bandang di Aceh. Namun demikian, PRIDE Aceh menegaskan pentingnya pengawasan ketat di lapangan agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan petani dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Ketua Umum PRIDE Aceh, Mulyadi, menilai skema padat karya pertanian yang diterapkan pemerintah merupakan langkah progresif karena petani tidak lagi diposisikan sebagai penerima bantuan pasif.
“Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini. Petani tidak disuruh menunggu, tapi langsung bekerja dan langsung digaji. Ini kebijakan yang adil dan manusiawi. Namun, pengawasan harus diperketat agar tidak ada petani yang dirugikan,” kata Mulyadi, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Mulyadi, upah harian hingga Rp120.000 per hari menjadi penopang penting bagi petani yang sawahnya rusak dan mengalami gagal panen. Karena itu, ia meminta agar mekanisme pembayaran jelas, transparan, dan tepat waktu
“Jangan sampai di atas kertas upah Rp120 ribu, tapi di lapangan petani menerima lebih kecil atau terlambat dibayar. Negara harus hadir sampai ke level paling bawah,” tegasnya.
Petani Aceh Utara Merasa Terbantu
Kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh petani di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Salah seorang petani, Muslim Abdullah, mengaku sangat senang karena untuk pertama kalinya pascabencana ia tetap memiliki penghasilan.
“Kami senang sekali. Biasanya setelah banjir hanya menunggu bantuan, sekarang bisa kerja di sawah sendiri dan dibayar Rp120.000 sehari. Ini sangat membantu untuk kebutuhan keluarga,” ujar Muslim.
Ia mengatakan, bersama petani lain, dirinya terlibat membersihkan saluran irigasi, memperbaiki pematang, dan menyiapkan lahan agar bisa segera ditanami kembali.
PRIDE Dorong Transparansi dan Perluasan Program
PRIDE Aceh juga mendorong agar pemerintah daerah aktif melakukan pengawasan dan pendampingan, termasuk memastikan alat pertanian tersedia, pekerjaan dibagi secara adil, serta petani kecil tidak tersisih.
“Kalau program ini dikawal dengan baik, dampaknya luar biasa. Sawah pulih, ekonomi desa bergerak, dan ketahanan pangan terjaga. Ini model pemulihan pascabencana yang harus diperluas,” kata Mulyadi.
PRIDE Aceh menilai kebijakan padat karya pertanian bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi dapat menjadi pola tetap penanganan krisis pertanian di daerah rawan bencana, asalkan dilaksanakan dengan pengawasan yang konsisten dan berpihak pada petani. – Haidar
