TNT | JAKARTA – Tertahannya kapal tanker Indonesia di Teluk Hormuz menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem koordinasi nasional dalam menghadapi krisis global.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa respons terhadap situasi ini tidak boleh hanya bersifat jangka pendek.
Pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar langkah yang diambil mampu mengantisipasi potensi eskalasi ke depan.
Selain itu, diplomasi aktif dinilai sebagai kunci utama untuk membuka jalur keluar bagi kapal tanker tersebut. Kerja sama dengan negara-negara terkait dan organisasi internasional harus dimaksimalkan guna mencapai solusi yang aman dan berkelanjutan.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia dituntut untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menjaga kepentingan nasional, termasuk dalam sektor energi yang sangat strategis.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting agar respons tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu mengantisipasi eskalasi ke depan,” tegas Amelia.
Adapun Anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, menegaskan negaranya telah memberlakukan biaya transit sekitar 2 juta dollar AS atau setara Rp33,9 miliar bagi sejumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari situasi konflik yang tengah berlangsung.
“Perang memiliki biaya, sehingga wajar jika kami memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas,” ujarnya. (IDF)
